KENDARI – Pemerintah Kota Kendari mulai memperketat pengawasan terhadap sektor hiburan malam sebagai upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menekan potensi kebocoran penerimaan pajak.
Langkah tersebut dilakukan melalui operasi yustisi pajak yang melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari bersama aparat penegak hukum dan sejumlah instansi terkait. Pengawasan difokuskan pada kepatuhan pelaku usaha hiburan dalam melaporkan omzet dan menyetorkan pajak daerah secara transparan.
Pelaksana Tugas Kepala Bapenda Kota Kendari, Rudi Agus Ariyadi Lakebo, mengatakan sektor hiburan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan seluruh transaksi yang menjadi objek pajak tercatat dan dilaporkan sesuai ketentuan.
“Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana seluruh wajib pajak dapat melaporkan omzet secara riil dan transparan. Pajak yang dibayarkan masyarakat melalui sektor usaha pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya, Senin (8/6/2026).
Menurut Rudi, pengawasan yang dilakukan pemerintah saat ini lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif. Pemerintah ingin membangun kesadaran pelaku usaha bahwa kepatuhan pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
Dalam operasi tersebut, tim gabungan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah tempat hiburan malam di Kota Kendari. Selain memeriksa sistem pencatatan dan pelaporan pajak, petugas juga berdialog dengan manajemen usaha untuk mengetahui mekanisme transaksi yang diterapkan serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan terhadap sektor-sektor usaha yang memiliki potensi penerimaan tinggi. Dengan sistem pelaporan yang lebih akurat dan transparan, pemerintah daerah dapat memperoleh data yang lebih valid sebagai dasar penghitungan pajak.
Peningkatan kepatuhan wajib pajak dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong kemandirian fiskal daerah. Semakin optimal penerimaan pajak daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah dalam membiayai program pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer anggaran dari pemerintah pusat.
Pemerintah Kota Kendari berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih akuntabel dan berkelanjutan. Selain meningkatkan PAD, upaya tersebut juga diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.
Dengan pengawasan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, sektor hiburan diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga menjadi salah satu kontributor utama dalam mendukung pembangunan Kota Kendari di berbagai sektor. (Red)
