HaluOleoNews.ID, KENDARI – Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, menegaskan bahwa kepemimpinan yang berintegritas merupakan kunci utama dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan. Komitmen tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber pada kegiatan Tayang Bincang Anindhacitya Edisi VIII Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara, di Library Cafe BPKP Sultra, Selasa (9/6/2026).
Kegiatan yang dikemas dalam format podcast tersebut mengangkat tema “Leading by Example: Tone at the Top sebagai Penggerak Budaya Anti-Korupsi”. Hadir sebagai naratama Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tenggara, Hari Bowo, dengan moderator Auditor Ahli Pertama BPKP Sultra, Fahmi Nur Safarlatif.
Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan BPKP Sultra menekankan bahwa keberhasilan membangun budaya antikorupsi tidak hanya bertumpu pada regulasi dan sistem pengawasan, tetapi juga ditentukan oleh keteladanan seorang pemimpin. Menurutnya, tone at the top merupakan cerminan komitmen moral dan etika yang ditunjukkan pemimpin melalui kebijakan, keputusan, serta perilaku yang konsisten dalam menjalankan roda pemerintahan.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menegaskan bahwa integritas harus dimulai dari pucuk pimpinan. Sebagai kepala daerah, dirinya memiliki tanggung jawab untuk menjadi contoh bagi ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkup Pemerintah Kota Kendari.
“Integritas harus dimulai dari pemimpinnya. Sebagai kepala daerah, saya harus menjadi teladan bagi seluruh ASN. Karena itu, Pemerintah Kota Kendari telah menerbitkan sejumlah kebijakan dan peraturan wali kota yang berkaitan dengan pencegahan korupsi, mulai dari upaya pencegahan hingga pemberian sanksi terhadap pelanggaran,” ujar Siska.
Wali Kota juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat sistem pengawasan melalui berbagai kanal pengaduan masyarakat. Salah satunya melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan layanan darurat 112 yang beroperasi selama 24 jam.
Menurutnya, setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti secara profesional dengan tetap menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.
Selain penguatan pengawasan, Siska menilai keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang transparan merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa budaya antikorupsi tidak cukup dibangun melalui aturan semata, tetapi harus diwujudkan melalui kebiasaan, keteladanan, dan konsistensi dalam menjalankan nilai-nilai integritas.
“Perubahan pola pikir memang menjadi tantangan terbesar. Namun saya selalu mengingatkan ASN bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan pertanggungjawaban. Karena itu, kami tidak ragu memberikan sanksi kepada siapa pun yang terbukti melanggar aturan,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Kendari juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Bahkan, pemerintah daerah menyediakan program beasiswa bagi ASN maupun masyarakat yang memiliki KTP Kota Kendari sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang profesional dan berdaya saing.
Melalui forum diskusi tersebut, Wali Kota Kendari berharap semangat antikorupsi dapat terus tumbuh dan menjadi budaya bersama, baik di lingkungan pemerintahan maupun di tengah masyarakat. Menurutnya, terwujudnya pemerintahan yang bersih membutuhkan kolaborasi seluruh elemen serta komitmen kuat para pemimpin untuk memberikan teladan nyata.
Kegiatan Tayang Bincang Anindhacitya Edisi VIII Tahun 2026 diharapkan menjadi sarana edukasi dan inspirasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas demi menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas serta bebas dari praktik korupsi. (Red)
