HaluOleoNews.ID, KENDARI – Sorotan sejumlah orang terkait besarnya anggaran pendidikan yang dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Kendari terus menjadi perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari menegaskan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuai mekanisme yang berlaku.
Kepala Dikbud Kendari, Hj. Saemina, S.Pd., M.Pd menjelaskan bahwa dari total alokasi anggaran yang mencapai ratusan miliar itu, sebanyak 80 persen diperuntukkan untuk pembayaran gaji tenaga pendidik dan kependidikan.
“Sebagian besar anggaran digunakan untuk gaji guru yang jumlahnya kurang lebih 5.000 orang. Rinciannya sekitar 3.000 guru ASN, selebihnya P3K, P3K paruh waktu, dan non ASN,” ujarnya, Senin (2/3).
Selain belanja pegawai, dalam DIPA juga terdapat komponen dana lainnya seperti Dana BOS, dana sertifikasi guru, serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Saemina menegaskan, dana-dana tersebut bukan untuk kepentingan internal dinas, melainkan dikelola sesuai peruntukan dan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Dana yang dikelola dalam DIPA bukan diperuntukkan bagi Dikbud Kendari. Kami hanya mengelola sesuai aturan agar peruntukannya jelas. Kami tidak punya kewenangan untuk mengubah atau mengambilnya karena sudah ada mekanisme dan prosedurnya,” tegasnya.
Ia menyayangkan adanya tudingan dari segelintir pihak yang menilai Dikbud Kendari menahan dana tertentu untuk kepentingan lain. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta pengelolaan anggaran yang selama ini dilakukan secara hati-hati.
Untuk meluruskan isu tersebut, pihaknya juga telah melakukan klarifikasi langsung dan berkoordinasi dengan Inspektorat guna memastikan seluruh proses pengelolaan dan pencairan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
“Kami tidak ingin terburu-buru dalam mengelola dana, karena yang kami hindari adalah kesalahan pembayaran,” pungkasnya.
Dikbud Kendari pun menegaskan akan terus membuka ruang komunikasi dengan berbagai pihak guna menjaga kepercayaan publik serta memastikan pengelolaan anggaran pendidikan tetap transparan dan tepat sasaran. (red)
