HaluoleoNews.ID, KENDARI- Dalam rangka edukasi dan menyosialisasikan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024 mendatang di lingkungan kampus yang ada di Bumi Anoa (sebutan untuk Sultra).
Kali ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan Panggung Demokrasi Tentang Peran dan Partisipasi Mahasiswa Menuju Pilkada 2024, bertempat di Pelataran Fakultas Peternakan (FPt) UHO, pada Sabtu (7/9/2024).
Panggung Demokrasi sendiri dikemas dalam bentuk Talk Show sehingga lebih efektif. Hadirkan narasumber kompeten, Pelaksana harian (Plh) KPU Sultra, Suprihaty Prawaty Nengtias, S.P., M.P; Wakil Rektor (WR) III UHO, Dr. Nur Arafah, S.P., M.Si, Koordiv. Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Sultra, Indra Eka Putra, S.H., M.H., CPL.
Serta diikuti ratusan mahasiswa lingkup kampus hijau itu (sebutan untuk UHO). Dalam sambutannya, Plh KPU Sultra, Suprihaty Prawaty Nengtias mengatakan, bahwa Panggung Demokrasi ini ajang edukasi dan sosialisasi kepada mahasiswa yang notabene adalah pemilih cerdas.
Sambungnya, tentu menjadi pemilih yang cerdas, independen, dan menjadi agen perubahan menjadi corong bagi KPU Sultra untuk menyosialisasikan atau menyampaikan tentang Ayo! Ke Tempat Pengumutan Suara (TPS) pada Rabu (27/11/2024) mendatang.
Ia berharap, mahasiswa sebagai pemilih yang cerdas mampu memberikan kontribusi dengan memilih pemimpin yang benar- benar amanah, berkualitas, dan berintegritas. Mengingat berdasarkan presentase pemilih di Sultra 44% Gen Z (generasi yang lahir pada 1997-2012).
“Suara- Suara kalianlah, yang menjadi rebutan bagi para kandidat. Artinya, suara kalian yang menjadi penentu masa depan daerah kita masing- masing,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sebagai agen perubahan atau Agent of Change dan pemilih cerdas tentu harus memahami fungsi sebagai mahasiswa. Salah satunya, bagaimana betul- betul kritis dalam memaknai berbagai informasi yang ada di media social atau Medsos.
Mengingat, pengguna utama Medsos adalah pemuda. Dengan kritis bermedia social, dapat memilah informasi yang benar dan hoaks atau bohong. Kemudian, mahasiswa sebagai pengguna Medsos dapat menyebarluaskan berbagai informasi- informasi yang sifatnya positif terkait Pilkada 2024 ini.
“Saya berharap, kehadiran mahasiswa disini (panggung demokrasi) dapat menyebarkan dan menyampaikan hal- hal yang penting berkaitan dengan Pilkada kepada masyarakat. Tentu yang datang ini, berasal dari berbagai daerah di Sultra,” ucapnya.
Selain itu, dirinya juga meminta kepada Rektor UHO melalui WR III agar mahasiswa diberikan dispensasi akademik saat 27 November 2024 untuk kembali ke daerah masing- masing. Sebutnya, karena memang konstitusi juga sudah menjamin itu.
Sementara itu, WR III UHO, Dr. Nur Arafah mengungkapkan, bahwa pentingnya partisipasi mahasiswa UHO untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada 27 November 2024. Mendukung itu, kampus yang dipimpin Prof Zamrun itu akan memberikan dispensasi akademik untuk salurkan hak pilihnya dan itu sudah pernah dilakukan sebelumnya.
“Sebelumnya memang, KPU RI sudah pernah melakukan MoU dengan UHO, salah satunya isinya terkait dengan partisipasi mahasiswa yang mempunyai KTP di daerah asalnya. Prosedurnya sederhana saja cukup pihak KPU menyurat kepada pak rektor, Insya Allah dikabulkan sehingga pihak kampus akan mengatur mekanismenya,” ungkapnya.
Ia menuturkan, berdasarkan pengalaman- pengalaman sebelumnya. Mahasiswa UHO tidak pernah mengeluhkan proses penyaluran hak pilihnya ketika pulang di kampung. Jadi UHO senantiasa mendukung itu, dan senantiasa mendukung KPU agar bisa melakukan Pilkada dengan sukses.
“Tridharma Perguruan Tinggi itukan ada pendidikan , penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Di pendidikan itu ruangnya banyak, kemudian di pengabdian masyarakat mahasiswa- mahasiswa yang melaksanakan KKN bisa berkontribusi dan membantu KPU, bahkan sebenarnya waktu dengan Ketua KPU sebelumnya sedapat mungkin mahasiswa menjadi bagian yang bisa membantu tugas- tugas TPS di daerahnya masing- masing,” tuturnya.
Menurut Koordiv. Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Sultra, Indra Eka Putra, Bawaslu Sultra tidak hanya melakukan pengawasan di Pemilihan Gubernur (Pilgub). Tetapi pihaknya juga, melakukan pengawasan pada Pemilihan Wali Kota dan Pemilihan Bupati di 17 Kabupaten/ Kota di Bumi Anoa.
Berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu Sultra, sebutnya, yang marak terjadi di kabupaten/ kota itu adalah berkaitan dengan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dimana dalam hal dukung mendukung.
Kemudian dalam hal, memberikan apresiasi Pasangan Calon (Paslon) yang tidak diperbolehkan atau salah. Misalnya kasus, di Buton Selatan (Busel) ada oknum ASN itu sudah mengantarkan sendiri laporannya dan ada juga kasus yang dalam penelusuran Bawaslu Sultra.
“Sultra ini termasuk daerah dengan pelanggar netralitas tertinggi se Indonesia. Jadi 2028 silam, Sultra itu 201 kasus kalau tidak salah menjadi pelanggar tertinggi. Ini menjadi catatan tersendiri kita termasuk adik- adik mahasiswa untuk membantu Bawaslu, telinga, mata, tangan dan kemampuan kami terbatas betul- betul hal seperti ini minta bantuan kepada mahasiswa yang masih energik,” ungkapnya.
Bebernya, di 2024 ini tren itu hampir sama. Pertama terkait dengan netralitas, kedua Paslon yang kadang- kadang yang posisinya sebagai inkanben yang mencoba mengganti, memutasi, demosi pejabatnya dan memperkenalkan program yang masih melekat pada jabatannya sebagai Kepalaa Daerah (Kada). Misalnya Kada sendiri yang menyalurkan bantuan itu.
“Memang trennya pelanggaran hari ini (red) masih berkutat di wilayah netralitas,” pungkasnya. (red)
