HaluOleoNews.ID, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (6/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kapolri menegaskan komitmen Polri untuk terus memperkuat sinergitas dengan serikat buruh dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di Indonesia.
Kapolri menekankan pentingnya optimalisasi peran Desk Ketenagakerjaan Polri sebagai wadah pelayanan kepolisian dalam menangani berbagai persoalan perburuhan, termasuk peningkatan perlindungan bagi buruh perempuan.
“Kami terus mengoptimalkan pelayanan kepolisian di bidang permasalahan perburuhan, sekaligus memperluas perlindungan terhadap buruh-buruh perempuan,” ujar Jenderal Sigit usai audiensi.
Menurutnya, Desk Ketenagakerjaan Polri terus berupaya memaksimalkan peran dan fungsi kepolisian dalam mengawal aspirasi seluruh elemen buruh, baik saat penyampaian pendapat, penyelesaian konflik industrial, hingga pemberian perlindungan hukum yang dibutuhkan.
“Baik pada saat menyampaikan aspirasi, membantu menyelesaikan masalah industrial, maupun memberikan perlindungan yang harus kami berikan,” jelasnya.
Dengan terjalinnya sinergi yang kuat antara Polri dan serikat buruh, Kapolri berharap kesejahteraan buruh semakin meningkat serta terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih luas demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan makmur.
“Kita akan terus menjaga hubungan yang sudah sangat baik ini. Buruh adalah sahabat kami, dan Polri juga ingin terus ditempatkan sebagai sahabat buruh. Ini harus kita jaga dan tingkatkan ke depan,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengapresiasi langkah Polri membentuk Desk Ketenagakerjaan. Ia menyebut pembentukan desk tersebut sebagai terobosan penting yang bahkan menjadi yang pertama di dunia.
“Setahu kami, kepolisian yang membentuk Desk Ketenagakerjaan ini adalah yang pertama di seluruh dunia,” kata Elly.
Elly menilai Desk Ketenagakerjaan Polri sangat bermanfaat bagi seluruh elemen buruh di Indonesia. Ia juga menyatakan dukungan agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.
“Kami mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden, karena Polri adalah institusi sipil dan tidak boleh berada di bawah kementerian lain,” paparnya.
Lebih lanjut, KSBSI berharap Desk Ketenagakerjaan tidak hanya berada di tingkat pusat, tetapi juga hadir hingga ke daerah agar sinergi antara serikat buruh dan Polri dapat terjalin secara lebih luas.
“Kami KSBSI akan tetap bersama Polri. Kami menganggap Polri adalah sahabat kami, dan berharap Desk Ketenagakerjaan ini hadir sampai ke daerah,” tutup Elly. (red)
