HaluoleoNews.ID, KENDARI- Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara (KBST) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong Literasi dan Penguatamaan Bahasa Negera, bertempat di Claro Hotel Kendari, pada 9 Mei 2023.
Kegiatan ini merupakan salah satu implementasi dari Rapat Paripurna DPR RI pada 22 Juni 2021 yang menetapkan ruang lingkup tugas dan mitra kerja Komisi X DPR RI, antara lain, tentang pendidikan dan riset.
Kepala KBST, Uniawati mengatakan, bahwa kegiatan ini diikuti tidak kurang 100 orang dari berbagai latar belakang. Antara lain, dosen, guru, siswa, Kepala Sekolah (Kasek), Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), organisasi profesi, Pemerintah Daerah (Pemda).
Selanjutnya, akademisi, praktisi pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, komunitas sastra, dan literasi, wartawan, dan duta bahasa.
“Tujuan kemitraan strategis ini dilakukan untuk memperluas jangkauan penerima manfaat program kebahasaan dengan pelibatan lembaga legislatif yang memiliki akses terhadap berbagai kalangan masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap, kegiatan ini dapat menjadi gerakan bersama dan para peserta dapat menjadi penyambung untuk menyebarluaskan informasi dan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
Khususnya sambung dia, bagi pemangku kepentingan di daerah dan lebih khusus lagi dalam literasi bahasa dan pengutamaan bahasa negara di ruang publik.
Hal senada juga diutarakan Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrun lio menekankan pentingnya penyadaran kepada semua elemen masyarakat akan pentingnya berbahasa yang baik dan benar, baik di lembaga pemerintahan maupun swasta serta ruang- ruang publik.
“Saya menyambut baik kegiatan KBST ini, karena berkumpul pemangku kepentingan yang memiliki kuasa untuk mengambil kebijakan dan hadir masyarakat, sehingga saran dan masukan masyarakat dapat langsung disampaikan dan didengar,” ucapnya.
Anggota Komisi X DPR RI, Tina Nuralam menyebut, kondisi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik hanya sebesar 35%. Kata dia, semua bisa mempelajari bahasa asing, tetapi bukan berarti mengabaikan apalagi melupakan dan gengsi dengan bahasa persatuan kita, yaitu Bahasa Indonesia.
Ia juga menyinggung soal literasi secara general. Sama halnya yang dikemukakan oleh Kepala KBST, Tina juga mengatakan bahwa momen ini dan ke depan, literasi seharusnya menjadi sebuah gerakan bersama dan tidak hanya menjadi program pemerintah.
“Pemerintah harus membuka diri dan membuka pengaturan anggarannya sehingga bisa untuk memfasilitasi tumbuhnya kegiatan literasi yang lebih masif di masyarakat,” pungkasnya.
Diketahui, selain pemaparan dari ketiga pemangku kepentingan tadi, adapula narasumber dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Riza Sukma yang memaparkan tentang Kebijakan Badan Bahasa tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik.
Selanjutnya, Rekha Adji Pratama, dosen dan tenaga ahli DPR RI, yang mengetengahkan realisasi dukungan Komisi X DPR RI terkait Literasi Bahasa dan Pengutamaan Bahasa Negara.
Pada sesi kedua, dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka sosialisasi standar pelayanan KBST. KBST memiliki enam layanan, yaitu Uji Kemahiran berbahasa Indonesia (UKBI), Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), ahli bahasa, penerjemah, perpustakaan, serta data dan informasi.
Selain untuk meyosialisasikan standar pelayanan, FKP juga sebagai sarana menjaring saran dan masukan dari para pengguna layanan, baik pemangku kepentingan maupun masyarakat umum, sehingga pelayanan di KBST dapat terus ditingkatkan dan diberikan secara prima.
Reporter : La Ode Hamid
Editor : Anshar
