HaluoleoNews.ID, JAKARTA- Kementerian Sosial (Kemensos) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menunjuk secara jelas siapa pelaku politisasi bantuan sosial (bansos).
Hal ini menindaklanjuti pernyataan Sri Mulyani yang menyebut adanya oknum pemerintah daerah (pemda) yang memanipulasi data penerima bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politik tertentu.
Manipulasi data itu dilakukan oleh oknum dengan memasukkan pendukung atau bahkan tim suksesnya (timses) ke dalam data penerima bansos. Akibatnya, banyak masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak terdaftar ke dalam program bansos.
Kemensos lantas meminta Sri Mulyani membeberkan siapa pelakunya, bukan hanya menyindir semata.
“Siapa pun yang mau bicarakan itu, tunjuk hidung (tunjuk siapa pelakunya). Jangan insinuasi (menyindir), (atau) katanya gitu. Sehingga nanti kita bisa memperbaiki,” kata Staf Khusus Mensos Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit, di Jakarta Timur, Senin (15/5/2023).
Menurut Don, membuka data dan membeberkan pelakunya bertujuan agar tidak ada pertanyaan besar di kalangan banyak pihak. Sebab, selama ini Kemensos berupaya terus-menerus memperbaiki data bansos. Untuk memperbaiki data bansos, pihaknya telah bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda).
Don juga menyebut pemda telah bekerja keras, menyusul adanya perbaikan 34.751.911 data bansos hasil kerja sama Kemensos dan pemda. Setiap bulan, menurut Don, Kemensos melakukan filtrasi data bansos.
“Pemerintah daerah sudah bekerja keras di sistem Ini. Perbaikannya juga 34.751.911 itu, enggak bisa terjadi kalau pemerintah daerah tidak bekerja sama dengan kami dan bekerjasama dengan Dukcapil,” ujar Don.
Adapun dari sisi penyaluran, Kemensos sudah menyalurkan 98,64 persen bansos kepada penerima pada kuartal I 2023. Sementara bansos yang sudah ditransaksikan mencapai 95 persen.
Menurut Don, realisasi tersebut menunjukkan adanya perbaikan data salur dan data transaksi bansos. Ia pun kembali meminta Sri Mulyani menunjuk hidung terduga pelaku yang dianggap memainkan bansos Kemensos.
“Jadi saran saya adalah, kalau memang Bu Menkeu atau siapa pun itu memang punya datanya, tunjuk aja. Supaya tidak terjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan besar,” kata Don.
Sebelumnya diberitakan, Menkeu Sri Mulyani Indrawati membeberkan praktik oknum pemerintah daerah (pemda) yang memanipulasi data penerima bansos untuk kepentingan politik tertentu.
“Pemda akan memilih keluarga ‘miskin’ yang memilihnya, jadi ini bukan benar-benar orang miskin,” ujar Sri Mulyani dalam acara World Bank’s Indonesia Poverty Assesment di Jakarta, Selasa (9/5/2023).
“Jadi orang ‘miskin’ yang memilih akan didaftarkan. Atau lebih parah, timses yang teregistrasi (masuk daftar penerima bansos),” katanya lagi.
Menurut Sri Mulyani, hal itu kemudian yang menjadi dilema bagi pemerintah pusat ketika memberikan tanggung jawab kepada pemda dalam menyalurkan bansos. Bahkan, Sri Mulyani menyebutkan manipulasi data itu menjadi permasalahan yang kompleks.
Permasalahan itu adalah bagian dari konsekuensi dari sistem demokrasi yang diterapkan Indonesia. Praktik pilih-pilih penerima bansos muncul dari oknum yang berpartisipasi dalam pemilu.
“Demokrasi, pemilu memilki konsekuensi. Dan konsekuensi tersebut mengganggu kebijakan seperti ini,” ujar Sri Mulyani.
Sumber: Kompas.com