HaluOleoNews.ID, KENDARI – Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat sinergi dengan program strategis nasional di sektor perumahan yang dicanangkan Presiden melalui pembangunan 3 juta unit rumah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang mempermudah masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dalam memiliki hunian layak.
Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM mengatakan, bahwa Pemkota Kendari mengakselerasi program tersebut dengan menggratiskan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Kebijakan ini telah menyasar sebanyak 7.534 unit, sehingga masyarakat tidak lagi terbebani biaya perizinan saat membangun atau membeli rumah.
Selain itu, pemerintah juga memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya balik nama. Program pembebasan biaya balik nama ini telah menjangkau 2.277 unit rumah, sebagai bentuk dukungan nyata dalam meringankan beban masyarakat.
“Tak hanya itu, Pemkot Kendari juga melaksanakan program bantuan bedah rumah sebanyak 196 unit bagi warga yang membutuhkan perbaikan hunian agar lebih layak dan aman ditempati,” ungkapnya belum lama ini.
Secara keseluruhan, berbagai kebijakan tersebut telah memberikan kemudahan bagi sekitar 89.668 unit rumah di Kota Kendari. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung percepatan program nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Atas inovasi tersebut, Kota Kendari juga berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Perumahan. Penghargaan ini diberikan karena Kendari menjadi salah satu dari tiga daerah di Indonesia yang dinilai memiliki terobosan inovatif dalam mendukung program perumahan nasional.
Pemerintah Kota Kendari menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil dari komitmen daerah dalam menghadirkan kebijakan pro-rakyat, sekaligus membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan efektif sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah. (Red)
