HaluOleoNews.ID, JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026).
Rapat koordinasi ini melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kegiatan tersebut juga diikuti secara daring oleh seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia.
Rakor dipimpin Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo. Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa rapat ini merupakan bagian dari evaluasi dan konsolidasi program ketahanan pangan nasional, khususnya komoditas jagung pakan ternak.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Oleh karena itu, rapat koordinasi ini kami laksanakan untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun strategi agar capaian tersebut dapat ditingkatkan pada tahun 2026,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sisi hulu, Polri berperan sebagai jembatan bagi kelompok tani (Poktan) jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan yang melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses petani terhadap perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh kredit modal untuk menanam kembali dan memperluas lahan jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara dalam paparannya menyampaikan bahwa pada tahun 2026, BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk sektor pertanian, termasuk pengembangan ekosistem pertanian jagung.
Selain dukungan permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga hasil panen. Polri memastikan petani tidak terjebak menjual jagung kepada tengkulak dengan harga rendah melalui kerja sama strategis bersama Perum Bulog.
Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target penyerapan 1 juta ton jagung untuk Cadangan Pangan Pemerintah. Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong pembelian jagung dengan harga Rp6.400 per kilogram sesuai standar Bulog,” tegas Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini bertujuan mengoptimalkan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial dan akses pembiayaan yang berkelanjutan, petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan secara berkesinambungan.
Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri berharap ekosistem pertanian jagung pakan ternak semakin kuat dan mampu menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan taraf hidup petani jagung Indonesia. (red)
