HaluOleoNews.ID, KENDARI – Pemerintah Kota Kendari terus mendorong percepatan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui dukungan pemerintah pusat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengusulkan program penanganan RTLH dengan dukungan anggota Komisi V dan IX DPR RI serta berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, menyampaikan bahwa berdasarkan data presisi yang dihimpun Pemkot Kendari, jumlah rumah di Kota Kendari mencapai sekitar 89.000 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 85.000 unit merupakan rumah layak huni, sementara sekitar 4.300 unit masih tergolong rumah tidak layak huni.
Menurutnya, Pemkot Kendari telah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka RTLH. Pada tahun 2025 lalu, pemerintah kota berhasil menangani 196 unit RTLH melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Untuk tahun 2026, Pemkot Kendari kembali mengusulkan bantuan penanganan RTLH ke pemerintah pusat. Usulan tersebut diajukan melalui dukungan anggota Komisi V DPR RI, Ridwan Bae dan Komisi IX Ahmad Safei serta berkoordinasi dengan Kementerian PKP.
“Alhamdulillah usulan kami sudah masuk tahap alokasi sebanyak 512 unit dan saat ini sedang dalam proses di parlemen. Kami masih menunggu sisa usulan yang kami ajukan sebanyak 1.200 unit,” ujar Siska, pada Kamis (5/3/2026).
Ia berharap dukungan dari pemerintah pusat dapat membantu percepatan penanganan RTLH di Kota Kendari sehingga masyarakat dapat memiliki hunian yang lebih layak.
Selain program RTLH, Pemkot Kendari juga terus mendorong penataan kawasan kumuh sebagai bagian dari komitmen mewujudkan Kota Kendari sebagai kota yang layak huni, tertata, dan berkelanjutan. Dukungan berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun legislatif, dinilai sangat penting untuk mempercepat realisasi program tersebut. (Red)
