HaluoleoNews.ID, KENDARI- Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dituntut untuk melakukan langkah- langkah untuk menerapkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Adalah, Pemkot Kendari telah mengeluarkan surat edaran untuk menindak lanjut surat keputusan bersama yang telah ditandatangani Kemendagri, Kemenpan RB, Kepala BKN, dan ketua KPU pusat
“Kami juga sudah melakukan tandatangan pakta integritas setiap ASN untuk tetap netral dalam menghadapi pemilu di tahun 2024,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kendari, Dr. Ir. Nismawati, M.Si mewakili Pj Wali Kota Kendari saat menjadi narasumber dialog perspektif di stasiun TVRI perwakilan Sultra mengangkat tema “Netralitas ASN Pemerintah Kota Kendari”, Selasa (16/1/2024).
Selanjutnya, untuk imbauan Diskominfo Kendari rencananya akan melakukan sosialisasi menyampaikan kepada masyarakat dalam menghadapi Pemilu ke depan.
“Dalam jelang pemilu juga harus bijak dalam menggunakan media sosial,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Kendari, Sahinuddin menuturkan, Kendari hampir 40% penduduknya ASN, baik itu di Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemkot Kendari.
“Syukurnya dengan proses pencegahan yang sudah kita lakukan sejak awal yang kemudian telah dilakukan tandatangan pakta integritas tiap ASN, kemudian di Pemilu 2024 ini belum ada satupun dugaan pelanggaran netralitas ASN baik itu laporan masyarakat maupun temuan pengawas pemilu itu sendiri,” jelasnya.
Ia mengimbau, ASN untuk terus mempertahankan netralitasnya, karena ASN nanti keberpihakkannya boleh pada saat di bilik suara.
“Apabila ada suatu pelanggaran silahkan dilaporkan ke badan pengawas Pemilu,” katanya.
Ia berharap, semua pihak dapat menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran Pemilu dan semua pemilih agar menggunakan hak pilihnya dengan baik di Pemilu nanti.
“Silahkan pelajari visi misi dan program kerja peserta Pemilu dengan baik, sehingga memilih tanpa money politik, tanpa intimidasi dan lain sebagainya,” pungkasnya. (red)
