HaluOleoNews.ID, SERANG — Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), H. Annas Mas’ud, menegaskan bahwa pers merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Hal tersebut disampaikannya bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Serang, Banten, Senin (9/2/2026). Menurut Annas Mas’ud, kritik yang konstruktif dari pers bukanlah ancaman, melainkan bagian penting dalam memperkuat kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Kritik yang konstruktif bukan ancaman bagi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel. Mari jadikan Hari Pers Nasional sebagai momentum untuk semakin memajukan daerah melalui informasi dan tulisan yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai peran pers sangat vital dalam menyampaikan informasi yang akurat, inovatif, dan bebas dari hoaks. Melalui pemberitaan yang berkualitas, media dinilai mampu membantu pemerintah dalam menyampaikan program dan capaian pembangunan kepada masyarakat secara transparan.
“Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan selamat Hari Pers Nasional 2026. Kami akan terus menjadi mitra pers dalam membangun daerah yang lebih baik dan setara,” katanya.
Mantan Kepala BPMD Konsel itu juga berharap momentum HPN tahun ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan insan pers. Ia menegaskan Dinas Kominfo dan Persandian Konsel berkomitmen menyediakan data serta informasi yang akuntabel guna mencegah terjadinya bias informasi di tengah masyarakat.
“Kami akan terus memberikan data dan keterangan yang akurat tentang Konawe Selatan, sehingga informasi yang diterima publik tetap terpercaya dan tidak menyesatkan,” tambahnya.
Ia juga berharap penyelenggaraan HPN 2026 dapat memperkuat soliditas organisasi pers serta meningkatkan profesionalisme wartawan dalam menyampaikan informasi yang benar dan berimbang.
Diketahui, Hari Pers Nasional 2026 dipusatkan di Serang, Banten, dan dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Ketua Umum PWI, Ketua Dewan Pers, Ketua MPR RI, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Komunikasi dan Digital, para gubernur, serta jajaran PWI se-Indonesia. (red)
