Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar dan dijuluki sebagai poros maritim dunia karena hampir 2/3 luas wilayahnya merupakan wilayah perairan yang memiliki kekayaan terbesar didunia. Sebagai negara maritim Indonesia terdiri dari 17.499 pulau yang membentang dari sabang sampai merauke dan dari miangas sampai pulau rote dengan luas wilayah mencapai 7,81 juta km2.
Laut Indonesia sangat kaya akan sumberdaya perairan bawah laut seperti biota laut yang terdiri dari 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 biota terumbu karang. Selain kekayaannya, bawah laut Indonesia juga memberikan nuansa keindahan kehidupan bawa laut sehingga siapapun yang menyelaminya akan melihat dan merasakan kesempurnaan ciptaan tuhan dengan kehidupan terumbu karang yang indah, rumput laut dan beragam jenis ikan seakan bagaikan disurga.
Potensi tersebut tersebar diseluruh wilayah di Indonesia seperti Pulau Wakatobi Sulawesi Tenggara, Pulau Karimunjawa Jawa Tengah, Kepulauan Derawan Kalimantan Timur, Pulau Weh Aceh, Taman Laut Bunaken Sulawesi Utara, Raja Ampat Papua, Morotai Maluku dan Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur . Sehingga Indonesia juga dijuluki sebagai negara dengan karuniah surga bawah laut.
Besarnya potensi sumberdaya laut Indonesia sehingga indonesia menjadi salah satu negara pengekspor ikan terbesar di dunia. Berdasarkan data Direktorat Jendral Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Indonesia melaporkan bahwa terjadi peningkatan nilai ekspor perikanan 10,66% pada periode Januari-November 2022 dengan nilai ekspor mencapai USD5,71 miliar.
Adapun komoditas utama ekspor Indonesia meliputi udang dengan nilai USD1.997,49 juta, Tuna-Cakalang-Tongkol senilai USD865,73 juta, Cumi-Sotong-Gurita sebesar USD657,71 juta, Rumput Laut sebesar USD554,96 juta dan Rajungan-Kepiting sebesar USD450,55 juta. Komoditas-komoditas ini dikirim ke negara tujuan ekspor utama seperti Amerika Serikat senilai USD2,15 miliar (37,63%), Tiongkok USD1,02 miliar (17,90%), Jepang USD678,13 juta (11,89%), Asean USD651,66 juta (11,42%) serta 27 negara Uni Eropa senilai USD357,12 juta (6,26%).
Namun demikian, banyaknya kekayaan dan besarnya potensi sumberdaya laut tersebut belum mensejahterakan masyarakatnya khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang kehidupannya sebagian besar digantungkan pada sumberdaya laut. Menurut Sipahelut (2010) menyatakan bahwa masyarakat pesisir terutama nelayan lekat dengan kemiskinan bahkan disebut sebagai kelompok miskin.
Adapun penyebab kemiskinan masyarakat nelayan sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM), keterbatasan modal dan teknologi, hubungan kerja kurang menguntungkan atau telalu dikuasai oleh pemodal, kesulitan diversifikasi usaha, kebijakan pemerintah yang sering kurang memihak pada nelayan kecil, sistim pemasaran yang merugikan, kerusakan ekosistem, peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan, dan terbatasnya teknologi pengolahan, serta kondisi alam dan iklim yang tidak mendukung.
Menurut Sofianto (2017) menyatakan bahwa Kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia di kawasan pesisir sering mengakibatkan beberapa kondisi berupa perusakan ekologi, kesenjangan dan kemiskinan nelayan kecil tradisional, serta ketergantungan masyarakat terhadap pemodal.
Peraturan terbaru misalnya Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT), dipandang dapat merugikan nelayan tradisional dan nelayan kecil. Peraturan tersebut dinilai dinilai akan mencadi cikal bakal pelumpuhan terhadap nelayan-nelayan kecil yang selama ini menggantungkan kehidupannya dilaut. Pembatasan wilayah dan zona penangkapan ikan hanya menguntungkan para pemilik modal dan pemilik kapal tangkap besar.
Nelayan kecil tidak berdaya bersaing dengan mereka, sehingga kondisi ini semakin memperparah kemiskinan masyarakat nelayan-nelayan kecil karena akan kesusahan menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apabila peraturan ini diberlakukan maka tekanan kemiskinan bagi nelayan-nelayan kecil akan semakin tinggi padahal mereka hidup dilaut yang kaya.
Oleh karena itu, pengelolaan sumberdaya laut ataupun kekayaan laut Indonesia harus berbasis penguatan nelayan-nelayan pesisir. Pemerintah harus membantu mereka menjadi nelayan-nelayan profesional dan handal sehingga mampu memanfaatkan sumberdaya laut dengan baik dan bijak dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.
Nelayan harus didekatkan dengang lembaga keuangan agar mudah mengakses modal untuk pengembangan usaha perikanan. Dibukakan akses pasar perikanan dan diperkenalkan dengan industri-industri perikanan agar mereka dapat dengan mudah mendistribusikan tangkapannya dan tentunya mendapatkan harga yang layak.
Disamping itu, pelatihan-pelatihan pengembangan UMKM dan industri rumah tangga dibidang pengelolaan sumberdaya laut harus terus digerakkan diwilayah pesisir agar mereka bukan hanya menjual hasil tangkapan secara gelondongan namun juga dapat dinaikkan nilai tambahnya melalui penguatan produk-produk perikanan yang telah dikemas. Semoga Indonesia sebagai surga bawah laut menjadi rahmat kesejahteraan bagi masyarakatnya khususnya para nelayan. Nelayan Kuat, Indonesia Sejahtera.
Referensi :
Sipahelut, M. 2010. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan. Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Institut Pertanian Bogor.
Sofianto, A. 2016. Prinsip-Prinsip Penanggulangan Kemiskinan Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah. Buletin Ilmiah “MARINA” Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol. 2 No. 2 : 81-91.
Nugroho, R. 2017. Menyelami Keindahan Bawah Laut Pulau Wakatobi, Destinasi Wisata Alam yang Eksotis di Sulawesi Tenggara. https://www.grid.id/read/04136641/menyelami-keindahan-bawah-laut-pulau-wakatobi-destinasi-wisata-alam-yang-eksotis-di-sulawesi-tenggara.
Indraswari, D.L. 2023. Ironi Kemiskinan Wilayah Pesisir yang Kaya Potensi Ekonomi Kelautan. https://www.kompas.id/baca/riset/2023/01/25/ironi-kemiskinan-wilayah-pesisir-yang-kaya-potensi-ekonomi-kelautan.
