Pemkot Kendari Serahkan LKPD Unaudited 2025 ke BPK Sultra, Komitmen Jaga Transparansi

HaluOleoNews.ID, KENDARI – Pemerintah Kota Kendari menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (31/03/2026).

Penyerahan tersebut berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Sultra dan dihadiri langsung Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari. Kegiatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Agenda ini turut diikuti para kepala daerah dan sekretaris daerah se-Sulawesi Tenggara, serta dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu. Ia menegaskan pentingnya transparansi sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Seluruh daerah diharapkan dapat menjaga kualitas pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, sehingga opini keuangan yang baik dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Dadek Nandemar, menjelaskan bahwa setelah penyerahan LKPD unaudited, pihaknya akan segera melakukan pemeriksaan lapangan.

Ia juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk bersikap kooperatif dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan selama proses audit berlangsung.

“Penyerahan ini merupakan langkah awal dari proses audit. Kami berharap komunikasi antara tim pemeriksa dan pemerintah daerah berjalan lancar, sehingga laporan hasil pemeriksaan nantinya mampu memberikan gambaran yang akurat terkait pengelolaan keuangan daerah,” jelasnya.

Kehadiran Wakil Wali Kota Kendari bersama Sekda dalam kegiatan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kendari untuk mendukung penuh proses audit oleh BPK. Pemkot Kendari juga bertekad terus menjaga transparansi serta meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan anggaran daerah. (Red)

Follow Publikasi Kami di Google News: Klik Haluoleo News    

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *