HaluoleoNews.ID, KENDARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) mencatat bahwa angka kemiskinan ekstrim Sultra berada di bawah angka nasional. Dinsos punya untuk mengatasinya.
Plt Kepala Dinas Sosial Sultra, Haris Ranto, S.ST, M.Si mengungkapkan bahwa untuk mengatasi kemiskinan ekstrim di Sultra pihaknya mengagas program bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi pelaku usaha berskala kecil.
“Dengan pemberian program UEP kepada masyarakat yang kurang mampu, sehingga, dengan kita bantu usaha-usaha yang menjadi profesi mereka itu kita harapkan bisa lanjut menjalankan kehidupannya sesuai dengan profesinya masing-masing,” ungkapnya, Jumat (6/12/2024).
“Kalau kita mau bantu yang besar juga yang bukan profesinya agak susah, tapi kalau kita bantu yang sesuai profesinya, seperti yang saya bilang, penjual ikan ina-ina kita bantu Rp2,5 juta perorang itu sangat membantu dan mereka sangat terbantu,” tambah Plt Kepala Dinas Sosial Sultra, Haris Ranto, S.ST, M.Si.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Sultra, Wa Ode Siti Neli Nurlaila menambahkan bahwa kemiskinan ekstrim di Sultra tahun 2024 berada di presentase 1,06 persen. Tahun sebelumnya 1,66 persen dengan jumlah 46.500 jiwa.
“Upaya Dinsos Sultra membantu saudara-saudara kita. Strateginya ada tiga, pertama pengurangan beban biaya, kedua peningkatan pendapatan, ketiga mengurangi kantong-kantong kemiskinan,” ungkapnya.
Untuk pengurangan biaya, kata Wa Ode Siti Neli Nurlaila, upaya yang dilakukan yakni
dengan meluncurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), misalnya untuk lansia dan disabilitas.
“Di tahun kemarin hanya menyiapkan BLT bagi lansia untuk membantu masyarakat mencukupi kehidupan sehari-hari dan bisa melakukan pengurangan beban biaya,” terangnya lagi.
Kemudian, dengan strategi kedua, sambung Wa Ode Siti Neli Nurlaila, peningkatan pendapatan masyarakat, pihaknya meluncurkan program-program kegiatan yang sifatnya membantu masyarakat yanhlg sudah mempunyai embrio usaha yaitu melalui UEP tahun ini 45 KPM dan sekarang sudah dalam proses pengajuan pencairan.
“Ketiga dengan mengurangi kantong-kantong kemiskinan, kita banyak bergerak dibidang infrastruktur misalnya memberikan bantuan RTLH kepada masyarakat yang tidak mempunyai rumah yang sehat namun kami di 2024 tidak menganggarkannya,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa untuk mengurangi kemiskinan ekstrim ini dibutuhkan koordinasi antara Pemprov dengan Dinsos.
“Kemiskinan ini kita tidak bicara parsial atau orang perorang atau stakeholder. Kita harus bicara secara terpadu baik sinergi antara satu dinas dengan dinas lainnya ditingkat pemerintah provisi atau dinas tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk mempercepat, harus ada keterpaduan antara pemprov, stakeholder atau pemangku kepentingan itu atau dengan kabupaten kota,” jelas Wa Ode Siti Neli Nurlaila.
“Kalau kabupaten kota itu lebih gercep mereka. Kita lihat saja datanya kabupaten kota malah kemiskinan ekstrimnya itu dia sudah berada di bawah kemiskinan provinsi. Jadi kemiskinan dibawah kemiskinan provinsi seperti Bombana persentasenya 1,04 persen, berart dia dibawah provinsi sedikit 1,05 persen. Kalau nasiona dia diberada 0,83 persen,” ulasnya.
Kemudian, sambung dia, ada Kabupaten Muna Barat itu 0,90 persen dia sudah jauh dibawah provinsi tapi masih diatas nasional.
“Kemudian kita lihat Buton 0,83 jadi dia pas dengan presentase tingkat nasionalnya. Kita lihat ada yang hijau, dibawah nasional misalnya Kota Baubau, 0,73 persen, Kabupaten Wakatobi itu 0,67 persen. Buton Selatan 0,63 persen dan Kota Kendari 0,60 persen,” lanjutnya.
“Kalau kita lihat kemiskinan ekstrim di kabupaten kota sudah baik hanya memang kemiskinan ekstrim jalannya masih lambat,” pungkas Wa Ode Siti Neli Nurlaila kepada media. (Adv)
