Indonesia selalu membanggakan dirinya sebagai negara maritim terbesar di dunia. Laut Indonesia menyimpan potensiekonomi yang luar biasa, seperti ikan, rumput laut, udang, kepiting, hingga berbagai komoditas ekspor bernilai tinggi. Pemerintah bahkan terus mendorong program hilirisasikelautan sebagai strategi memperkuat ekonomi nasional. Namun di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaanmendasar yang belum terjawab secara tuntas: mengapanelayan Indonesia masih hidup dalam kemiskinan di tengahmelimpahnya kekayaan laut?
Ironinya, tahun 2025 justru mencatat capaian besar sektorkelautan Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP) melaporkan bahwa nilai ekspor produk perikananIndonesia sepanjang 2025 mencapai USD 6,27 miliar atausekitar Rp107 triliun, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Produksi perikanan nasional juga mencapai 26,25 juta ton, terdiri atas 11,65 juta ton rumput laut, 7,85 juta ton perikanantangkap, dan 6,75 juta ton perikanan budidaya.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa sektor kelautanIndonesia sesungguhnya tumbuh sangat besar. Namunpertumbuhan itu tidak berjalan seiring dengan peningkatankesejahteraan nelayan kecil. Kenaikan ekspor dan produksijustru lebih banyak dinikmati sektor industri pengolahan, eksportir, perusahaan logistik, dan pelaku pasar besar. Nelayan hanya menjadi pemasok bahan mentah dengan posisitawar yang lemah. Di sinilah paradoks pembangunan maritimIndonesia terlihat jelas: laut menghasilkan triliunan rupiah, tetapi masyarakat pesisir tetap tertinggal.
Masalah paling mendasar terletak pada struktur rantai pasokperikanan yang panjang dan tidak adil. Sebagian besarnelayan kecil menjual hasil tangkapan segera setelah kembalimelaut karena tidak memiliki fasilitas penyimpanan dingin, akses transportasi, ataupun modal untuk menahan stok. Akibatnya, harga ikan sepenuhnya ditentukan oleh pedagangpengumpul atau tengkulak. Dalam sistem seperti ini, nilaitambah terbesar muncul setelah ikan keluar dari tangannelayan: ketika masuk proses pembekuan, pengemasan, distribusi modern, hingga ekspor.
Dominasi tengkulak akhirnya menciptakan ketergantunganstruktural yang sulit diputus. Tengkulak bukan hanya membeliikan, tetapi juga menjadi pemberi pinjaman modal, penyediabahan bakar, bahkan penanggung biaya hidup nelayan saatmusim paceklik. Relasi ekonomi semacam ini membuatnelayan terjebak dalam lingkaran utang yang berkepanjangan. Nelayan tidak memiliki keleluasaan memilih pasar karenasejak awal sudah terikat pada sistem pinjaman informal yang eksploitatif.
Kondisi tersebut tercermin dalam Nilai Tukar Nelayan (NTN), indikator resmi kesejahteraan nelayan yang digunakanpemerintah. Data KKP menunjukkan NTN Indonesia masihbergerak sedikit di atas angka 100. Bahkan Menteri Kelautandan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pernah menyatakanbahwa angka tersebut belum menunjukkan nelayan benar-benar sejahtera. Menurutnya, angka NTN 100-an masihmenggambarkan kondisi nelayan yang rentan secara ekonomi.
Persoalan lain yang jarang dibicarakan adalah bias pembangunan maritim yang terlalu berorientasi pada industrialisasi skala besar. Pembangunan pelabuhanperikanan, kawasan industri pengolahan, sertifikasi ekspor, hingga penguatan rantai ekspor global memang penting bagipertumbuhan ekonomi nasional. Namun akses terhadapfasilitas tersebut lebih mudah dinikmati perusahaan besardibanding nelayan tradisional. Akibatnya, hilirisasi lebihbanyak memperkuat industri, bukan memperkuat masyarakatpesisir.
Padahal, jika ingin menghadirkan hilirisasi yang berkeadilan, titik fokus pembangunan seharusnya berada di level komunitas nelayan. Pemerintah sebenarnya mulai mendorongmodel Kampung Nelayan Merah Putih dan penguatanekonomi pesisir berbasis koperasi. Akan tetapi, skala program tersebut masih sangat terbatas dibanding luasnya wilayah pesisir Indonesia. Ribuan desa nelayan masih menghadapimasalah klasik: minim cold storage, buruknya aksespembiayaan formal, rendahnya literasi digital, serta lemahnyakelembagaan ekonomi lokal.
Di sisi lain, tantangan global juga semakin memperumitkehidupan nelayan. KKP mengakui bahwa konflik geopolitikinternasional, kenaikan biaya distribusi, dan dampak El Nino mulai memengaruhi rantai pasok perikanan nasional. Harga operasional melaut meningkat, sementara harga jual di tingkatnelayan sering kali tidak stabil. Dalam situasi seperti ini, nelayan kecil menjadi kelompok yang paling rentanmenanggung risiko ekonomi.
Karena itu, hilirisasi kelautan Indonesia tidak boleh hanyadiukur dari besarnya nilai ekspor atau tingginya produksinasional. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah apakahnelayan memperoleh bagian yang adil dari nilai ekonomi lautIndonesia. Jika tidak ada reformasi serius terhadap rantaidistribusi, akses pasar, koperasi nelayan, pembiayaan pesisir, dan perlindungan harga hasil tangkapan, maka hilirisasi hanyaakan menjadi wajah baru industrialisasi laut: kaya di statistik, tetapi miskin di kehidupan nyata masyarakat pesisirIndonesia. (*)
