HaluOleoNews.ID, KENDARI – Pemerintah Kota Kendari resmi menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Kendari dan berdampak pada ribuan warga. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda yang digelar di ruang rapat Wali Kota Kendari, Senin (11/5/2026).
Penetapan status tanggap darurat dilakukan setelah curah hujan tinggi selama beberapa hari terakhir memicu banjir di sedikitnya delapan kecamatan. Banjir tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga merusak lahan pertanian, infrastruktur, hingga memaksa warga mengungsi ke lokasi yang lebih aman.
Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM mengatakan kondisi yang terjadi saat ini membutuhkan langkah cepat serta penanganan lintas sektor yang lebih terintegrasi. Menurutnya, banjir yang terjadi bukan lagi persoalan biasa karena dampaknya semakin luas dan terus berulang setiap tahun.
“Dengan melihat kondisi wilayah Kota Kendari saat ini, kita menetapkan status tanggap darurat bencana. Ini harus dibarengi langkah nyata dan koordinasi yang lebih kuat,” tegas Siska dalam rapat tersebut.
Berdasarkan data sementara pemerintah, jumlah warga terdampak banjir mencapai sekitar 3.517 jiwa dengan total rumah terendam sebanyak 797 unit. Selain itu, sekitar 100 hektare sawah siap panen juga ikut terendam dan terancam mengalami gagal panen.
Siska mengungkapkan, dirinya bersama jajaran Forkopimda telah turun langsung meninjau sejumlah lokasi terdampak, termasuk kawasan bantaran Kali Wanggu yang menjadi salah satu titik terparah.
Menurutnya, persoalan banjir di Kendari tidak bisa lagi ditangani secara parsial karena posisi Kota Kendari menjadi daerah muara dari beberapa wilayah di sekitarnya.
“Kendari ini muara dari beberapa kabupaten. Hujan sedikit saja sudah banjir, apalagi hujan beberapa hari berturut-turut seperti sekarang,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Kepala BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, menjelaskan pihaknya sebenarnya telah menetapkan status siaga bencana sejak 6 Mei 2026 setelah menerima informasi cuaca ekstrem dari BMKG.
Namun perkembangan kondisi di lapangan berlangsung cukup cepat sehingga diperlukan peningkatan status agar penanganan dapat dilakukan lebih maksimal.
“Dalam empat hari terakhir curah hujan sangat tinggi. Ada sekitar 15 titik banjir dengan beberapa lokasi terdampak cukup parah. Karena dampaknya luas, kami mengusulkan agar status ditingkatkan menjadi tanggap darurat,” jelas Cornelius.
Ia menyebutkan, BPBD bersama berbagai stakeholder telah melakukan berbagai upaya penanganan darurat, mulai dari evakuasi warga, distribusi bantuan logistik, hingga pembersihan material banjir di sejumlah lokasi.
Meski demikian, kondisi cuaca yang masih berpotensi hujan serta tingginya debit air membuat sejumlah wilayah tetap membutuhkan perhatian serius.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menilai beberapa upaya normalisasi sungai yang dilakukan sebelumnya mulai menunjukkan hasil positif. Ia mencontohkan kawasan Kali Korumba hingga Lorong Lasolo yang sebelumnya rutin dilanda banjir kini mulai berkurang setelah dilakukan pengerukan dan normalisasi sungai menggunakan ekskavator amfibi.
“Daerah yang sudah dilakukan penanganan ternyata dampaknya sangat terasa. Di beberapa titik yang biasanya parah justru kemarin tidak banjir,” katanya.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa penanganan pascabanjir juga harus menjadi perhatian utama pemerintah, terutama membantu warga membersihkan rumah yang dipenuhi lumpur dan material sisa banjir.
Dalam arahannya, Wali Kota Kendari juga menegaskan agar koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun Balai Wilayah Sungai tidak berhenti pada rapat semata. Ia meminta seluruh hasil koordinasi segera diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan.
“Masyarakat tidak mau tahu ini kewenangan balai, provinsi atau pusat. Yang mereka lihat adalah pemerintah hadir atau tidak saat banjir terjadi,” tegasnya.
Saat ini, Pemerintah Kota Kendari mulai membagi pola penanganan berdasarkan wilayah terdampak, termasuk penyiapan dapur umum, layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir. (Red)
