Peran DPMPTSP Sultra dalam Keluarkan Izin Investasi di Bumi Anoa

HaluoleoNews.ID, KENDARI- Tercatat! sebanyak 10 Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan total nilai rencana investasi sebesar Rp45,49 triliun. PSN ini berkontribusi besar dalam menentukan besarnya target investasi Sultra.

Tetapi sampai saat ini, PAN belum menunjukkan realisasi investasi yang berarti. Sehingga pihak, Kementerian Investasi dapat mencermati PSN ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D mengatakan, berkaitan dengan proses bisnis, DPMPTSP menerima permohonan izin lalu dimohonkan rekomendasi teknisnya kepada perangkat daerah yang membidangi, jika perangkat daerah teknis mekomendasi untuk diterbitkan izinnya, maka DPMPTSP akan menerbitkannya.

Sekda Sultra (kiri) bersama Ketua DPRD Sultra.

Begitupun sebaliknya, sambung dia, jika tidak mendapat persetujuan penerbitan izin dari perangkat daerah teknis, tentu DPMPTSP tidak dapat menerbitkan izin.

“Kita juga sudah memiliki satuan tugas percepatan pelaksanaan perizinan berusaha di Sultra, jauh sebelum itu kita sudah mempunyai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010, tentang pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi di Sultra, jika regulasi yang ada perlu direvisi atau mari kita revisi, jika perlu dibuatkan aturan baru atau mari kita buat sesuai ketentuan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi Investasi Sultra, pada Selasa (3/12/2024).

Saat Kepala DPMPTSP Sultra, Parinringi, S.E., M.Si (dua dari kanan) memberikan sertifikat penghargaan kepada Sekda Sultra, Asrun Lio (dua dari kiri) disaksikan Ketua DPRD Sultra (ujung kiri) dan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Sultra.

Sekda Sultra menyampaikan, hal-hal yang perlu dievaluasi dapat dimulai dari pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apakah ada yang menghambat?  Apakah proses kebijakan Perizinannya dinilai pelaku usaha mempersulit? Apakah strategi promosi yang dilakukan selama ini Sudah efektif? Ataukah publikasi potensi investasi tim daerah tersebar ke masyarakat luas.

Tetapi tidak menyasar kalangan investor, apakah tim Pengendalian pelaksanaan penanaman modal sudah bersinergi dengan pelaku usaha? Apakah pengaduan pelaku usaha sudah ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat Atau bisa jadi semua hal tersebut perlu dikoreksi atau ada  faktor lain yang menghambat realisasi investasi Sultra kiranya dapat diungkap.

“Kami berharap, kesempatan ini digunakan oleh para pelaku usaha yang hadir dalam rapat koordinasi ini, untuk terbuka menyampaikan informasi. Negara ini hanya akan bisa maju, jika semua elemen bangsa memberikan sumbangsih sesuai kapasitas masing-masing, investor dengan investasinya, pemerintah dengan birokrasi  melayani,” ucapnya.

Demikian halnya dengan perangkat daerah yang hadir dalam Rakor ini, sekiranya mengungkapkan apa yang menjadi tantangan dan hambatannya selama ini. Dia juga berharap, agar Deputi sekiranya membantu memberikan solusi sehingga pada triwulan IV nantinya, realisasi investasi Sultra dapat menjadi lebih baik. (Adv)

Follow Publikasi Kami di Google News: Klik Haluoleo News    

Baca Juga

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *