HaluoleoNews.ID, KENDARI- Radio Republik Indonesia (RRI) bersama Universitas Mandala Waluya (UMW) menyelenggarakan Dialog Interaktif Luar Studi Pasca Pemilu bertajuk “Memperkokoh Demokrasi dari Partisipasi Perempuan”, bertempat di Aula Lantai 3 UMW Kendari, Pada kamis (11/7/2024).
Hadirkan, narasumber berkompeten dari Kordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Suprihaty Prawaty Nengtias S.P., MP dan Rektor UMW Kendari Dr. Ratna Umi Nurlila, S.Si., M.Sc.
Kordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sultra, Suprihaty Prawaty Nengtias S.P., MP mengapresiasi kegiatan RRI bersama UMW Kendari. Katanya, Dialog Interaktif Luar Studi Pasca Pemilu ini sangat mengedukasi lewat siaran langsung RRI yang informasinya sampai ke polosok.
Sehingga, ia menghimbau kepada lapisan masyarakat yang sudah memenuhi syarat memilih untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 27 November 2024 mendatang. Sambungnya, untuk memilih pemimpin Provinsi Sultra untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, dan untuk kabupaten kota memilih bupati dan wakil bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
“Saya berharap, dengan kegiatan ini partisipasi perempuan di Sulawesi Tenggara (Sultra) semakin meningkat dalam hal memberikan kontribusi hak pilihnya ke TPS. Karena makin tinggi partisipasi pemilih di suatu tempat atau daerah itu, menandakan bahwa wajah demokrasi daerah tersebut itu sangat baik,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Rektor UMW Kendari Dr. Ratna Umi Nurlila, S.Si., M.Sc mengatakan, mahasiswa UMW Kendari yang mengikuti kegiatan dialog ini mayoritas perempuan. Mereka ini sebutnya, adalah calon- calon yang akan mengawal masa depan bangsa
Ia juga menambahkan, dialog ini lebih diperuntukan kepada mahasiswa perempuan. Sambungnya, agar kedepannya jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam panggung demokrasi di parlemen semakin meningkat.
Lanjutnya, kalau melihat dari segi demokrasi. Bebernya, partisipasi pemilih perempuan berdasarkan persentase dari jumlah pemilih perempuan itu sekitar 35%. Tentu jumlah tersebut belum tercapai berdasarkan Informasi dari KPU.
“Kita lihat juga bahwa ada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, misalnya keterlibatan perempuan di Menteri, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih kurang,” pungkasnya.
Reporter : Erdin Yahya
Editor : Anshar
