HaluOleoNews.ID, KENDARI – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI di kantor BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (1/4/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan statistik di daerah.
Dalam keterangannya, Kurniasih menyoroti sejumlah tantangan mendasar dalam pengelolaan data, mulai dari lemahnya koordinasi antarinstansi, belum seragamnya standar data, hingga keterbatasan sumber daya manusia.
“Banyak pengambilan keputusan yang belum dilandasi data. Ini menjadi catatan penting yang harus kita benahi bersama,” ujarnya.
Meski demikian, Komisi X DPR RI mengapresiasi capaian Sulawesi Tenggara yang dinilai cukup progresif. Daerah ini bahkan masuk dalam delapan besar nasional dalam pengelolaan data statistik, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,79 persen pada 2025.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menegaskan bahwa tantangan statistik saat ini tidak hanya pada akurasi, tetapi juga kecepatan dan relevansi data.
Ia menyebut SE 2026 sebagai momentum penting untuk memotret struktur ekonomi nasional secara menyeluruh, mulai dari usaha besar hingga mikro.
“Ini pekerjaan besar karena kita harus mendata puluhan juta pelaku usaha. Tapi data inilah yang akan menjadi peta pembangunan ke depan,” jelasnya.
Sonny juga menekankan bahwa data statistik, termasuk Produk Domestik Bruto (PDB), disusun secara berjenjang dari daerah hingga nasional dan diawasi lembaga internasional sehingga akurasinya harus tetap terjaga.
Di sisi lain, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka mengakui masih lemahnya pemanfaatan data dalam perencanaan program di daerah. Ia mencontohkan kebijakan pengendalian inflasi yang belum efektif karena tidak berbasis data yang tepat.
“Kita sudah lakukan pasar murah berkali-kali, tapi inflasi tetap tinggi. Setelah ditelusuri, ternyata lokasi kegiatan tidak menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pelajaran penting bahwa program tanpa dukungan data hanya akan berujung pada kegiatan seremonial tanpa dampak signifikan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen memperkuat integrasi data sektoral dan meningkatkan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.
Di tingkat kota, Wali Kota Kendari memaparkan capaian pembangunan berbasis data. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kendari pada 2025 tercatat sebesar 86,36 persen atau menempati posisi keenam nasional. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga 4,18 persen, terendah di Sulawesi dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,16 persen.
Namun demikian, ia juga mengakui masih adanya tantangan, khususnya meningkatnya tingkat pengangguran terbuka akibat arus urbanisasi.
“Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan pendekatan berbasis data agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran,” katanya.
Ia menambahkan, sinergi dengan BPS menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya mengejar target makro, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Sebagai Komwil VI Asosiasi Pemerintah Koa Seluruh Indonesia, Wali Kota Kendari juga menyatakan kesiapan mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data secara transparan dan akurat.
Kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya penguatan regulasi statistik nasional, termasuk rencana revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. DPR RI berharap regulasi tersebut dapat memperjelas peran daerah dalam pengelolaan data serta memperkuat integrasi sistem statistik nasional.
Melalui momentum Sensus Ekonomi 2026, Sulawesi Tenggara diharapkan mampu meningkatkan kualitas data sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih tepat, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Red)
