HaluOleoNews.ID, JAKARTA – Komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah di Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali diperkuat. Tahun 2026 ini, alokasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan program bedah rumah mengalami lonjakan signifikan, dari 3.077 unit pada tahun sebelumnya menjadi 10.000 unit rumah.
Kepastian tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Wisma Mandiri, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).
Peningkatan jumlah bantuan tersebut menjadi kabar menggembirakan bagi ribuan keluarga kurang mampu di Sulawesi Tenggara yang selama ini masih menempati rumah tidak layak huni. Program ini diharapkan mampu mempercepat pengentasan kawasan permukiman yang membutuhkan perbaikan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dalam keterangannya, Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Sulawesi Tenggara menjadi salah satu daerah yang memperoleh perhatian khusus dalam pelaksanaan program BSPS tahun ini. Menurutnya, peningkatan alokasi yang mencapai lebih dari tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam memastikan masyarakat dapat menikmati hunian yang aman, sehat, dan layak.
“Bedah rumah itu peningkatannya luar biasa. Tahun lalu sekitar 3.000-an unit, tahun ini menjadi 10.000 unit. Jadi kita membedah rumah rakyat miskin, rumah rakyat yang kekurangan agar mereka bisa hidup lebih layak,” ujar Maruarar.
Ia menjelaskan, awalnya Sulawesi Tenggara memperoleh alokasi sebanyak 9.350 unit rumah untuk program BSPS tahun 2026. Namun setelah adanya komunikasi dan audiensi langsung yang dilakukan Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Kementerian PKP, pemerintah pusat kembali menambah kuota sebanyak 650 unit. Dengan tambahan tersebut, total bantuan yang diterima Sulawesi Tenggara tahun ini mencapai angka 10.000 unit rumah.
Menurut Maruarar, program bedah rumah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata. Pemerintah juga berupaya mengintegrasikan program tersebut dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar kesejahteraan penerima manfaat dapat meningkat secara berkelanjutan.
Karena itu, penerima bantuan nantinya juga akan diarahkan untuk memperoleh akses terhadap berbagai program pembiayaan usaha yang disiapkan pemerintah, termasuk melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
PNM Mekaar sendiri merupakan program pembiayaan berbasis kelompok yang menyasar perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro. Melalui program tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh bantuan untuk memperbaiki tempat tinggalnya, tetapi juga mendapatkan peluang untuk mengembangkan usaha keluarga dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.
Sementara KUR Perumahan diharapkan dapat menjadi instrumen pendukung dalam memperkuat akses masyarakat terhadap pembiayaan sektor perumahan maupun kegiatan ekonomi produktif yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga.
Di sisi lain, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian PKP, atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara.
Menurutnya, peningkatan alokasi program BSPS hingga mencapai 10.000 unit merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap warga yang selama ini masih tinggal di rumah yang belum memenuhi standar kelayakan.
“Ini merupakan kabar baik bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Banyak warga yang selama ini membutuhkan bantuan perbaikan rumah agar dapat tinggal di lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Kami sangat mengapresiasi dukungan pemerintah pusat yang telah memberikan perhatian besar kepada daerah kami,” katanya.
Andi Sumangerukka menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara siap mendukung penuh pelaksanaan program tersebut agar berjalan efektif dan tepat sasaran. Pemprov Sultra juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, hingga pelaksanaan renovasi rumah dapat dilakukan secara optimal.
Menurutnya, program bedah rumah memiliki dampak yang sangat luas karena tidak hanya memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan kualitas kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas masyarakat.
“Rumah yang layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Ketika rumah mereka lebih baik, maka kualitas hidup keluarga juga akan meningkat. Karena itu kami siap menindaklanjuti seluruh arahan Kementerian PKP agar program ini benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujarnya.
Dengan total 10.000 unit rumah yang akan direnovasi pada tahun 2026, Sulawesi Tenggara menjadi salah satu daerah dengan peningkatan alokasi BSPS yang cukup signifikan secara nasional. Program tersebut diharapkan mampu mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Bagi ribuan keluarga penerima manfaat, bantuan ini bukan sekadar renovasi bangunan, melainkan harapan baru untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat, aman, dan bermartabat di rumah yang layak huni. (ADV)
