HaluOleoNews.ID, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong transformasi digital melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) se-Sulawesi Tenggara Tahun 2026 yang digelar di Kendari, Selasa (9/6/2026).
Mengusung tema “Membangun Sinergi Bersama Mewujudkan Ekosistem Digital Daerah”, kegiatan ini menjadi forum konsolidasi bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mempercepat pemerataan akses digital di seluruh wilayah Sultra.
Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Rony Yakob, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembangunan ekosistem digital daerah merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda, terutama dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, akses dan infrastruktur digital saat ini telah menjadi kebutuhan dasar yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Karena itu, diperlukan pembangunan ekosistem digital yang terintegrasi, mulai dari infrastruktur, layanan, hingga penguatan sumber daya manusia,” ujar Rony Yakob.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sultra terus mendorong berbagai program strategis percepatan transformasi digital, di antaranya pembangunan infrastruktur digital, pemetaan wilayah blankspot, penyediaan akses internet di ruang publik dan sekolah, pengukuran indeks digital daerah, serta penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Rony juga menyoroti masih adanya kesenjangan akses digital antarwilayah yang menjadi tantangan bersama. Untuk mengatasinya, dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara telekomunikasi, dunia usaha, dan seluruh stakeholder terkait agar layanan digital dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Sultra, Andi Syahrir, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan sejumlah program prioritas untuk mempercepat pemerataan akses digital di daerah.
Program tersebut meliputi penyediaan Wifi Publik di 17 kabupaten/kota, pendataan 94 sekolah yang akan diusulkan dalam program internet sekolah, pengukuran indeks kompetensi digital Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pelatihan teknis digital yang bekerja sama dengan Balai Besar Pelatihan SDM Komdigi Makassar.
Menurut Andi, keberadaan layanan internet di ruang publik tidak hanya memberikan kemudahan akses informasi dan layanan digital bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendukung aktivitas ekonomi, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Selain itu, Pemprov Sultra juga tengah menggagas penyediaan akses internet bagi SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Program ini diprioritaskan bagi sekolah yang telah memiliki akses listrik namun belum terjangkau jaringan internet.
“Langkah ini diharapkan dapat mendukung pemerataan akses pembelajaran digital sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Sulawesi Tenggara,” kata Andi.
Ia menambahkan, penguatan sumber daya manusia menjadi aspek penting dalam mewujudkan transformasi digital yang berkelanjutan. Karena itu, Pemprov Sultra menggandeng BBLSDM Komdigi Makassar untuk melaksanakan asesmen dan pelatihan kompetensi digital ASN.
Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur akan menjadi fondasi penting dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Rakor Kominfo se-Sultra 2026 turut dihadiri Kepala BBLSDM Komdigi Makassar Baso Saleh, Kepala Wilayah Kerja VI BAKTI Komdigi Muhammad Luthfi Akib, Sekretaris BPW APJII Sulampua Bahtiar, serta para kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.
Melalui forum ini, Pemerintah Provinsi Sultra berharap terbangun kolaborasi yang semakin kuat antar pemangku kepentingan guna mempercepat terwujudnya ekosistem digital yang inklusif, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.
