HaluOleoNews.ID, KENDARI – Pemerintah Kota Kendari terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi yang terjadi. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan dalam kegiatan Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah yang digelar secara hybrid bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dirangkaikan dengan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (8/6/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Kendari diwakili oleh Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari, Ir. Nismawati, mewakili Sekretaris Daerah Kota Kendari selaku Ketua Harian TPID Kota Kendari.
Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyamakan langkah serta memperkuat sinergi pengendalian inflasi. Selain diikuti pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara, pertemuan tersebut juga melibatkan sejumlah pemangku kepentingan yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Rapat dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Fadlansyah, didampingi Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dalam arahannya, Muhammad Fadlansyah mengungkapkan bahwa inflasi pada Mei 2026 menunjukkan peningkatan yang perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, kondisi tersebut harus direspons secara cepat, tepat, dan terkoordinasi agar tidak berdampak terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.
“Inflasi harus dikendalikan melalui kolaborasi yang kuat. Pemerintah daerah perlu terus memastikan pasokan pangan aman, distribusi lancar, dan harga tetap stabil demi menjaga kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten II Setda Kota Kendari, Ir. Nismawati, menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Kendari untuk mendukung seluruh kebijakan dan langkah strategis yang telah disepakati dalam upaya pengendalian inflasi.
Menurutnya, Pemkot Kendari akan terus memperkuat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan melalui TPID, termasuk melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok, menjaga kelancaran distribusi barang, serta memastikan ketersediaan pasokan pangan di masyarakat.
“Pemerintah Kota Kendari akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan melalui TPID, termasuk melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok, menjaga kelancaran distribusi, serta memastikan ketersediaan pasokan pangan guna menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat,” ungkap Nismawati.
Melalui HLM TPID Sultra tersebut, seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara diajak untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Upaya pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui pemantauan harga di pasar, tetapi juga dengan memastikan kelancaran distribusi barang, menjaga ketersediaan pasokan pangan, serta memperkuat kerja sama antarwilayah.
Selama ini, Pemerintah Kota Kendari juga aktif menjalankan berbagai program pengendalian inflasi, di antaranya pemantauan harga kebutuhan pokok, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah, serta berbagai program stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, BPS, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan inflasi dapat tetap terkendali sehingga stabilitas ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Kota Kendari dapat terus terjaga. (Red)
