HaluoleoNews.ID, KENDARI – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendorong dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memperluas penggunaan sistem transaksi keuangan berbasis digital.
“Kita ada program Safari QRIS untuk mendorong penggunaan baru, termasuk sisi peningkatan volume akan kita tingkatkan, juga dari sisi nilai transaksi dan merchant,” ungkap Kepala BI Sultra, Edwin Permadi, Jumat (9/5).
Edwin mengatakan, bahwa langkah tersebut dapat meningkatkan efisiensi kinerja pemerintahan dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Katanya, pemanfaatan transaksi digital seperti pembayaran pajak dan retribusi secara Dalam Jaringan (Daring) dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Selain itu, sistem digital diyakini lebih transparan dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah. Pihaknya terus mendorong Pemda untuk menerapkan sistem digital ini, terutama untuk penerimaan seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), tarif parkir, serta pajak daerah lainnya.
“Masih ada beberapa tempat yang belum ada QRIS nya. Ini yang menjadi target BI Sultra mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melaksanakan digitalisasi. Pemda juga didorong untuk melakukan transaksi misalnya penerimaan, seperti pembayaran PBB, parkir dan pajak lainnya,” tambah Edwin.
Makanya tiap tahun BI mengadakan penilaian terhadap kabupaten kota maupun provinsi mana yang sudah menerapkan transaksi digital. Kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan jumlah pengguna QRIS, baik dari sisi volume transaksi maupun nilai transaksi yang terjadi.
“Termasuk perluasan merchant yang menerima pembayaran digital,” pungkasnya. (Red)
