HaluOleoNews.ID, KENDARI – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, meninjau langsung kondisi rumah tidak layak huni milik Hatta Jumadia di kawasan pesisir Kota Kendari, Jumat (29/5/2026). Kunjungan tersebut dilakukan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti.
Peninjauan itu menjadi bagian dari persiapan peluncuran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sekaligus memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri PKP didampingi Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, serta Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Safei.
Kondisi rumah yang ditempati Hatta bersama tujuh anggota keluarganya menjadi perhatian rombongan. Rumah semi permanen tersebut terlihat memprihatinkan dengan dinding yang telah lapuk dan atap seng yang berlubang di sejumlah bagian.
Saat berdialog dengan Menteri PKP, Hatta mengaku bekerja sebagai pemulung dengan penghasilan yang tidak menentu, terlebih kondisi kesehatannya belakangan semakin menurun.
“Kerja pemulung, penghasilannya tidak menentu,” ungkap Hatta.
Tak hanya itu, keluarga tersebut juga belum memiliki fasilitas kamar mandi maupun jamban. Untuk kebutuhan sanitasi sehari-hari, mereka masih memanfaatkan area laut di sekitar permukiman tempat tinggalnya.
Berdasarkan data BPS, keluarga Hatta masuk dalam kategori desil satu atau kelompok 10 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Rumah tersebut juga belum memiliki sambungan listrik mandiri dan masih bergantung pada aliran listrik dari tetangga.
Melihat kondisi tersebut, Maruarar Sirait memastikan rumah Hatta segera masuk dalam program bedah rumah melalui BSPS.
“Kita ingin bantuan ini tepat sasaran. Kondisi rumah seperti ini memang sangat layak dibantu,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Maruarar juga mengungkapkan adanya peningkatan signifikan jumlah bantuan rumah layak huni di Sulawesi Tenggara pada tahun 2026. Jika pada tahun sebelumnya hanya sekitar 1.123 unit rumah yang mendapatkan bantuan, tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 8.843 unit.
Khusus di Kota Kendari, bantuan rumah layak huni meningkat dari 131 unit pada 2025 menjadi 548 unit pada 2026. Bahkan, Menteri PKP menambah kuota bantuan menjadi sekitar 800 unit setelah menerima laporan masih banyak warga yang membutuhkan bantuan perumahan.
“Khusus Kendari saya naikkan lagi supaya semakin banyak masyarakat yang terbantu,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menyatakan komitmennya untuk membantu keluarga Hatta. Selain mendukung program bedah rumah, Pemerintah Kota Kendari juga menyiapkan opsi hunian rumah susun bagi keluarga tersebut.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan terus diperkuat guna mempercepat penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni di Kota Kendari.
Dukungan juga datang dari Ridwan Bae yang menyatakan siap membantu menutupi kekurangan biaya pembangunan rumah Hatta. Pasalnya, estimasi biaya pembangunan mencapai sekitar Rp80 juta, sementara bantuan BSPS yang tersedia sebesar Rp20 juta.
Pengerjaan rumah Hatta ditargetkan mulai dilaksanakan pekan depan dan rampung pada Agustus 2026 bersamaan dengan penyelesaian program BSPS tahap pertama di Kota Kendari.
Program BSPS menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mempercepat pengentasan kawasan kumuh di berbagai daerah, termasuk di Sulawesi Tenggara. Dengan intervensi tersebut, diharapkan semakin banyak warga yang dapat menikmati tempat tinggal yang layak, sehat, dan aman. (Red)
