HaluOleoNews.ID, KENDARI — Pemerintah Kota Kendari menggelar Rapat Koordinasi Status Tanggap Bencana dan Urgensi Strategi Penanganan Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Kendari pada Mei 2026. Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Gubernur Sulawesi Tenggara, Senin (19/5/2026), dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dan dihadiri Wali Kota Kendari, Bupati Konawe Selatan, unsur Forkopimda, Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV (BWS), serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN).
Rapat tersebut membahas langkah terpadu percepatan penanganan banjir, mulai dari normalisasi sungai, perbaikan sistem drainase, hingga penanganan infrastruktur yang terdampak bencana.
Dalam pemaparan laporan situasi bencana, Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM., menjelaskan hujan ekstrem yang mengguyur Kota Kendari sejak 9 Mei 2026 menyebabkan banjir di sejumlah wilayah, khususnya di daerah aliran Sungai Wanggu dan Amohalo. Kondisi drainase perkotaan yang belum optimal mengakibatkan luapan air merendam permukiman warga dan lahan pertanian.
Berdasarkan data BPBD Kota Kendari per 18 Mei 2026, sebanyak 9 kecamatan dan 24 kelurahan terdampak banjir. Sedikitnya 1.901 kepala keluarga atau 7.308 jiwa tercatat terdampak dalam bencana tersebut.
Selain merendam rumah warga, banjir juga menggenangi sekitar 100 hektare lahan persawahan di kawasan Amohalo, Kelurahan Baruga. Sejumlah akses jalan dan jembatan turut terdampak, di antaranya ruas Jalan depan Kompleks Perumahan Palm Mas di Kelurahan Wundudopi, Jalan HEA Mokodompit, Jalan Ahmad Yani, Jalan Brigjen M. Yoenoes, hingga beberapa titik di kawasan By Pass Kendari.
Wali Kota Kendari menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam penanganan banjir, terutama untuk percepatan normalisasi sungai, pembangunan tanggul, pengerukan sedimentasi, dan pembenahan drainase perkotaan.
“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah kota. Dibutuhkan kolaborasi bersama pemerintah pusat melalui BWS dan BBPJN serta dukungan pemerintah provinsi agar langkah penanganan bisa berjalan maksimal,” ujar Siska Karina Imran.
Sementara itu, pihak BWS memaparkan sejumlah rencana aksi terpadu penanganan banjir yang akan dilakukan secara bertahap. Program tersebut meliputi normalisasi Sungai Wanggu, pembangunan inlet dan pompanisasi, normalisasi Kali Kadia, hingga penanganan muara Sungai Wanggu.
Di sisi lain, BBPJN menyatakan kesiapan mendukung penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang terdampak banjir guna memastikan konektivitas masyarakat tetap berjalan.
Selain membahas penanganan teknis, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak. Hingga 18 Mei 2026, Pemerintah Kota Kendari bersama Dinas Sosial telah menyalurkan sebanyak 11.781 kilogram beras kepada warga di sejumlah kecamatan dan kelurahan terdampak banjir.
Forkopimda bersama jajaran TNI-Polri juga terus melakukan pemantauan di lapangan, membantu proses evakuasi warga, serta memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar di titik-titik terdampak.
Pemerintah Kota Kendari berharap melalui rapat koordinasi tersebut, penanganan banjir dapat dilakukan lebih cepat, terpadu, dan berkelanjutan guna meminimalisir dampak bencana serupa di masa mendatang. (Red)
