HaluoleoNews.ID, KENDARI – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ir. Hugua, menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI yang dipimpin Muhammad Rifqinizamy Karsayuda bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk di Kantor Pusat Bank Sultra, Rabu (27/8/2025).
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Provinsi Sultra yang berfokus pada pengawasan Bank Daerah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Turut hadir Ketua dan anggota Komisi II DPR RI, jajaran Komisaris dan Direksi Bank Sultra, Dewan Komisaris Bank Sultra, Kepala Biro Perekonomian Setda Sultra, serta sejumlah pejabat terkait.
Dalam sambutannya, Wagub Hugua menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Pusat dan DPR RI terhadap keberadaan Bank Sultra. “Selamat datang di Bumi Anoa. Kehadiran Ketua Komisi II, anggota DPR RI, dan Ibu Wamen menjadi kebanggaan bagi kami. Semoga kunjungan ini membawa manfaat, khususnya dalam memperkuat peran Bank Daerah dalam pembangunan ekonomi,” ujarnya.
Hugua menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Bank Sultra, di antaranya pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp3 triliun yang hingga kini belum terpenuhi. Ia menyebut pihaknya tengah menjajaki kerja sama strategis dengan Bank Jatim untuk memperkuat permodalan.
Selain itu, ia menilai portofolio pembiayaan Bank Sultra masih terlalu dominan pada sektor konsumtif, yakni sekitar 90 persen, sementara pembiayaan produktif baru mencapai 10 persen. “PDRB Sultra masih 32,5 persen berasal dari sektor pertanian, namun pertumbuhannya hanya 0,7 persen per tahun. Bank Sultra harus lebih aktif menyalurkan pembiayaan produktif, terutama di sektor unggulan seperti pertanian dan perdagangan,” tegasnya.
Hugua juga menekankan agar dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Sultra dikelola lebih tepat sasaran demi memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Sementara itu, Wamendagri Ribka Haluk dalam arahannya menegaskan perlunya pembenahan tata kelola BUMD di daerah. “Banyak masalah muncul karena penunjukan komisaris yang tidak sesuai kompetensi. Kami mendorong regulasi yang lebih kuat agar jabatan komisaris benar-benar diisi oleh orang yang berkapasitas,” ujarnya.
Ribka juga mengingatkan pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam mengambil pinjaman melalui BPD guna pembangunan infrastruktur. “Pinjaman daerah harus direncanakan matang agar tidak membebani pemerintahan berikutnya,” tegasnya.
Ia menutup arahannya dengan menekankan pentingnya transparansi pengelolaan CSR dan optimalisasi peran BUMD dalam pembangunan. “Tujuan kami adalah memastikan perbankan daerah sehat, manajemen keuangan baik, dan BUMD berkontribusi maksimal untuk kemajuan daerah,” pungkasnya.
Direktur Pemasaran Bank Sultra, Ronal Siahaan, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan masukan yang diberikan. Menurutnya, perhatian pemerintah pusat dan DPR RI menjadi motivasi bagi Bank Sultra untuk terus berbenah dan tumbuh menjadi BPD yang semakin kuat dan berdaya saing.
“Kami menyambut baik arahan dan masukan dari Wakil Gubernur Sultra, Komisi II DPR RI, dan Wamendagri. Bank Sultra berkomitmen untuk terus meningkatkan kontribusi bagi pembangunan daerah, baik melalui optimalisasi penyaluran kredit produktif di sektor-sektor unggulan, maupun lewat penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel,” ujar Ronal.
Lebih lanjut, Ronal menegaskan bahwa Bank Sultra siap mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang sehat, penguatan modal, serta penyaluran CSR yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ke depan, kami akan lebih agresif dalam mendorong pembiayaan produktif khususnya di sektor pertanian, UMKM, dan perdagangan. Kami yakin dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Bank Sultra mampu menjadi motor penggerak ekonomi Sulawesi Tenggara,” tambahnya.
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting bagi Bank Sultra untuk memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah, DPR RI, dan Kementerian Dalam Negeri. Melalui kerja sama yang solid, Bank Sultra optimis dapat menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan peluang untuk tumbuh lebih sehat, profesional, dan berkelanjutan.
Kunjungan kerja ini ditutup dengan diskusi antara pemerintah daerah, manajemen Bank Sultra, dan Komisi II DPR RI mengenai strategi penguatan peran Bank Pembangunan Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sultra. (Red)
