HaluOleoNews.ID, KENDARI — Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menghadiri agenda bertajuk Pengarahan dan Evaluasi kepada Kepala Satuan Pelayanan (Kasatpel), Yayasan, dan Mitra Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional tersebut berlangsung di Hotel Claro Kendari, Kamis (12/3/2026).
Acara ini turut dihadiri Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Dadang Hendrayudha, yang memberikan pengarahan strategis terkait pentingnya standarisasi kualitas makanan bagi anak-anak Indonesia.
Dalam arahannya, Dadang menekankan bahwa seluruh personel Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) merupakan abdi negara yang mengemban tanggung jawab besar dalam menyiapkan generasi emas melalui penyediaan asupan gizi berkualitas. Ia menegaskan bahwa dapur-dapur penyedia makanan bergizi harus mampu menghasilkan makanan yang sehat, higienis, dan memenuhi komposisi nutrisi yang tepat.
“Makanan bergizi yang diterima anak-anak harus higienis, sehat, dan terpenuhi komposisi gizinya, mulai dari karbohidrat hingga protein,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan para mitra dan yayasan agar tidak main-main dalam menjalankan program tersebut. Badan Gizi Nasional, kata dia, tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang tidak memenuhi kewajiban atau menjadikan program gizi semata-mata sebagai ladang bisnis tanpa tanggung jawab moral terhadap kualitas pangan anak.
Berdasarkan data hasil evaluasi, di Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini terdapat 254 SPPG, dengan rincian 221 unit telah beroperasi dan 33 unit berstatus siap operasi. Namun demikian, masih terdapat sejumlah catatan terkait pemenuhan standar fasilitas kesehatan dan lingkungan. Tercatat sebanyak 120 SPPG belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara 202 SPPG belum dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Kehadiran Wali Kota Kendari dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Kendari dalam mendukung program prioritas nasional di bidang pemenuhan gizi anak. Melalui koordinasi yang erat antara pemerintah daerah dan Badan Gizi Nasional, diharapkan berbagai kendala teknis, termasuk perizinan SLHS serta penyediaan fasilitas IPAL, dapat segera diatasi guna menjamin keamanan pangan bagi anak-anak di Kota Kendari dan wilayah Sulawesi Tenggara secara luas.
